Jesayas Tarigan, Ketua Umum Pemuda Barisan Karo (PBK) Se-Indonesia.(sutra).
Medan, INVOCAVIT.COM:
Pemuda Barisan Karo (PBK) Se-Indonesia meminta pemerintah pusat dan daerah untuk segera merespons keluhan petani bawang lokal yang terdampak maraknya peredaran bawang impor ilegal.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Umum PBK Se-Indonesia, Jesayas Tarigan, yang ditujukan kepada Menteri Perdagangan RI, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, serta Kapolda Sumatera Utara.
“Kami meminta agar pemerintah benar-benar mendengarkan jeritan suara rakyat, khususnya para petani bawang yang saat ini sangat terdampak,” ujar Jesayas Tarigan dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).
Ia menegaskan, masuk dan beredarnya bawang impor ilegal telah menimbulkan keresahan di kalangan petani karena berdampak langsung terhadap harga dan hasil panen.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan tanpa adanya tindakan tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Kami berharap Menteri Perdagangan, Gubernur Sumut, dan Kapolda Sumut segera melakukan razia serta menindak tegas oknum-oknum yang bermain dalam impor bawang ilegal,” tegasnya.
PBK juga menyoroti aspirasi petani yang sebelumnya telah disampaikan melalui aksi unjuk rasa di DPRD Sumatera Utara. Mereka meminta agar Komisi B DPRD Sumut segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas persoalan tersebut.
“Kami meminta kepada anggota DPRD Sumut agar segera menjadwalkan RDP terkait impor bawang ilegal ini,” lanjutnya.
Jesayas menambahkan, sektor pertanian bawang merupakan sumber penghidupan utama bagi banyak keluarga petani, sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
“Dari sektor inilah para petani menghidupi anak-anak dan keluarga mereka,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, apabila tuntutan para petani tidak mendapat respons dari pemerintah pusat maupun daerah, maka Pemuda Barisan Karo (PBK) bersama para petani akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kami bersama para petani akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar. Bahkan, kami siap mendirikan tenda dan bermalam di depan Kantor Gubernur Sumut, DPRD Sumut, serta Polda Sumut,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai tuntutan tersebut.(suts).
Komentar