Anggota DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti.
INVOCAVIT.COM, MEDAN- Sebanyak 8 daerah di Sumatera Utara tidak meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menyoroti hal tersebut, anggota DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti mengatakan, pemerintah daerah dimaksud agar memperbaiki kinerjanya.
“Sepanjang tidak ada unsur pidananya, saya rasa itu tidak masalah, hanya saja saya minta kepada aparatur pemerintah daerah yang tidak meraih WTP tersebut untuk memperbaiki kinerjanya menjadi lebih baik,” ujar Rudi kepada wartawan, Minggu.
Anggota DPRD Sumut dari Dapil XII Binjai – Langkat itu mengatakan, delapan daerah hyang tidak memperoleh opini WTP yakni, Tanjung Balai, Simalungun, Padang Lawas Utara (Paluta), Nias Utara, Nias Selatan, Mandailing Natal, Labuhan Batu dan Langkat.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, menyayangkan masih ada daerah yang tidak meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.
Edy berjanji akan memanggil delapan kepala daerah yang tidak meraih opini WTP tersebut. Daerah itu adalah, Tanjung Balai, Simalungun, Padang Lawas Utara, Nias Utara, Nias Selatan, Mandailing Natal, Langkat dan Labuhan Batu.
Iya menyebutkan, ada berbagai permasalahan yang membuat delapan daerah itu tidak meraih WTP. Salah satunya, adalah terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Edy meminta agar dana BOS dihapuskan bila hanya menimbulkan masalah.
Hal itu disampaikan Gubsu pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah dan Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah tahun 2022 di Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur , Kamis (3/11). (sh).