INVOCAVIT. COM, JAKARTA-Ketua MPR RI bertemu dengan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto. Dalam pertemuan itu, dibahas isu strategis dalam dan luar negeri, Senin (10/10).
Bambang Soesatyo bersama pimpinan MPR RI lainnya menerima kunjungan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam rangka pelaksanaan tugas pokok menghimpun berbagai masukan mengenai isu-isu strategis yang menjadi perhatian Pimpinan MPR untuk disampaikan kepada Presiden. Sekaligus menyamakan persepsi dan frekuensi kedua lembaga terhadap berbagai isu global maupun dalam negeri, di DPR RI Jakarta.
Menurutnya pembahasan terkait antisipasi krisis global yang menyebabkan krisis pangan, energi, dan finansial, jangan sampai mengganggu tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Evaluasi sistem demokrasi pelaksanaan Pilkada langsung, sejauh mana manfaat dan mudharatnya bagi rakyat. Efektivitas Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berjalan sekitar dua dekade. Serta persiapan MPR RI menghadirkan Pokok-Pokok Haluan negara (PPHN).
“MPR RI dan Wantimpres sepakat untuk menggerakan segenap potensi bangsa untuk bersama-sama menghadapi krisis global yang semakin tidak menentu, yang disebabkan pandemi Covid-19, konflik militer Rusia – Ukraina, hingga potensi ketegangan antara China dengan Taiwan. Indonesia harus mempersiapkan diri agar bisa mengantisipasi dampak krisis global sejak saat ini, sehingga tidak mengganggu stabilitas dan kondusifitas dalam negeri, dengan demikian juga bisa memperlancar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sesuai tahapan yang telah ditentukan.”
Jajaran Wantimpres yang hadir antara lain, Ketua merangkap Anggota Jenderal TNI (purn) Wiranto, serta para anggota lainnya yakni Putri K. Wisnu Wardani, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, dan Soekarwo. Sementara pimpinan MPR RI yang hadir antara lain, Yandri Susanto, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.
Di akhir masa pemerintahan Presiden SBY, pemerintah pernah menggunakan hak inisiatifnya untuk membuat UU No. 22/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD. Bahkan disertasi doktor Gamawan Fauzi yang saat itu menjabat Menteri Dalam Negeri juga menyoroti pengaruh pemilihan kepala daerah langsung terhadap korupsi. Pada akhirnya karena satu dan lain hal, Presiden SBY memang mencabut UU No. 22/2014 tersebut dengan Perppu, sehingga mengembalikan kembali sistem Pilkada langsung.
“Namun bukan berarti kajian mendalam terhadap pelaksanaan Pilkada langsung tidak boleh dilakukan. Mengingat menurut pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945, gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Mengembalikan pemilihan melalui DPRD, juga sebenarnya demokratis, karena sesuai dengan semangat sila keempat Pancasila, yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Karena itu, MPR RI dan Wantimpres ingin melibatkan seluruh pihak untuk mengkaji kembali sejauh mana efektifitas Pilkada langsung terhadap peningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau justru malah semakin menyengsarakan kehidupan rakyat akibat terbukanya ruang korupsi yang lebih besar.”
Efektifitas Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, pimpinan MPR RI menekankan bahwa pemberian vaksin ideologi melalui vaksin Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sangat penting untuk dilakukan ke berbagai lapisan masyarakat. Sehingga bisa semakin merekatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Jika tidak, ‘ongkos’ yang harus ditanggung sangat besar, antara lain dalam bentuk maraknya radikalisme dan terorisme, hingga disintegrasi dan perpecahan bangsa.
“Di akhir pertemuan, pimpinan MPR RI juga menyampaikan undangan kepada Wantimpres untuk menghadiri pembentukan World Forum People’s Consultative Assembly (Forum MPR se-Dunia) pada 24-26 Oktober di Bandung. Forum yang diinisiasi oleh MPR RI tersebut akan dibuka Presiden Joko Widodo, sebagai bentuk kontribusi dan optimalisasi peran MPR RI dalam upaya merealisasikan amanat Konstitusi, yaitu terwujudnya perdamaian dunia, di tengah dinamika politik global yang sedang bergejolak,” tutur Bamsoet. (zar)