Anggota komisi XIII DPR RI Kombes Pol (Purn) Dr Maruli Siahaan Kecam Penembakan Tiga ASN Di Jayawijaya.(ist)
Jakarta, INVOCAVIT.COM: Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., mengecam keras penembakan yang menewaskan tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, saat mereka sedang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Maruli menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga para korban. Menurutnya, serangan terhadap aparatur yang sedang menjalankan tugas negara merupakan tindakan serius yang harus direspons melalui penegakan hukum yang tegas.
“Saya mendorong aparat keamanan dan penegak hukum untuk mengejar dan menindak tegas seluruh pelaku sesuai ketentuan hukum. Jangan berhenti kepada pelaku di lapangan. Telusuri siapa yang merencanakan, membantu, menyediakan senjata maupun jaringan yang berada di belakang tindakan tersebut,” tegas Maruli.
Maruli mengapresiasi langkah aparat yang telah melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat. Ia meminta proses tersebut diteruskan secara cepat, profesional dan terukur hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diproses hukum.
“Negara tidak boleh kalah terhadap kekerasan. Tidak boleh ada ruang bagi siapa pun yang menggunakan senjata dan teror untuk menciptakan ketakutan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Namun, mantan perwira Polri tersebut juga menegaskan bahwa penindakan harus tetap berpegang pada prinsip hukum dan HAM serta memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat sipil.
Menurut Maruli, kejadian ini juga menjadi peringatan penting mengenai perlunya pengamanan terhadap ASN, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan serta petugas pelayanan publik yang bekerja di wilayah dengan tingkat kerawanan keamanan tinggi.
“Mereka datang untuk melayani masyarakat, bukan untuk menjadi sasaran kekerasan. Negara wajib memastikan setiap aparatur maupun masyarakat sipil dapat bekerja dan hidup dengan rasa aman,” kata Maruli.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat Papua turut menjaga situasi tetap kondusif dan tidak memberi ruang bagi tindakan kekerasan.
“Papua membutuhkan kedamaian dan pembangunan. Tetapi kedamaian juga membutuhkan kepastian hukum. Siapa pun yang melakukan tindak kekerasan dan menghilangkan nyawa manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” pungkasnya.**
