Anggota DPR RI Komisi XIII Dr Maruli Siahaan jemput aspirasi masyarakat Sei Bamban, keluhkan pupuk langka dan Irigasi tidak memadai, Selasa (25/8).(ist)
Serdang Bedagai, INVOCAVIT.COM: Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar Dapil Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., turun langsung menemui dan mendengar aspirasi masyarakat dari Desa Gempolan, Desa Bakaran Batu, dan Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Selasa (25/8/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Desa Gempolan Pahala Doli Siahaan, Kepala Desa Bakaran Batu Monang Batuara, dan Kepala Desa Sei Belutu Pelen Gultom, bersama masyarakat dari ketiga desa.
Dalam dialog terbuka tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai sangat memengaruhi aktivitas ekonomi dan kehidupan petani, mulai dari kondisi jalan, persoalan pertanian, irigasi dan drainase, kebutuhan alat dan mesin pertanian, hingga kelangkaan pupuk.
Maruli menilai berbagai persoalan itu saling berkaitan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah serta instansi yang berwenang.
“Petani tidak boleh dibiarkan menghadapi persoalan ini sendirian. Jangan sampai mereka sudah siap menanam, tetapi pupuk sulit diperoleh, irigasi tidak maksimal, alat pertanian terbatas, dan akses jalan justru menghambat pengangkutan hasil panen,” tegas Maruli.
Menurutnya, persoalan pupuk menjadi salah satu keluhan yang harus segera ditelusuri, terutama terkait ketersediaan dan distribusinya hingga benar-benar sampai kepada petani pada saat dibutuhkan.
“Kalau secara administrasi pupuk disebut tersedia, tetapi petani masih kesulitan mendapatkannya, berarti ada persoalan yang perlu dievaluasi. Yang terpenting adalah pupuk benar-benar tersedia di lapangan dan tepat waktu,” ujarnya.
Maruli juga menekankan pentingnya perbaikan irigasi, drainase dan jalan pertanian karena infrastruktur tersebut merupakan bagian penting dari peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat desa.
Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dicatat dan dikomunikasikan kepada pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga terkait sesuai kewenangannya.
“Suara dari desa tidak boleh berhenti di desa. Sebagai wakil rakyat, tugas saya adalah mendengar, menyampaikan dan ikut mengawal agar persoalan masyarakat mendapatkan perhatian dan solusi,” pungkas Maruli.**
