Para narasumber dan moderator pada diskusi yang digelar di Cafe Namira Jalan Sempurna Medan.(ist)
MEDAN, INVOCAVIT.COM – Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (Korwil PMPHI) Sumatera Utara Drs Gandi Parapat menegaskan, pihaknya tidak setuju dengan statemen yang dibuat pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut bahwa Indonesia akan menggandeng China untuk mengembangkan pertanian di Kalimantan Tengah dengan memberikan lahan persawahan seluas 1 juta hektare.
Gandi menyebut, dirinya selaku Ketua Umum PMPHI akan mengajukan keberatan kepada Pemerintah RI agar meninjau kembali statemen yang sudah dibuat dengan Pemerintah China tersebut.
Dalam diskusi PPMHI Bersama Anak Sumut para narasumber dan peserta, dosen Prof Dr Togu Harlen Lumbanraja, Haris Dermawan, Dr Ali Batubara, mantan Kepala Ombusmen RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, Roder Nababan selaku LBH Sekolah di Jakarta, Alexander Fasha warga Medan, Suwandi, HD Melva, politisi Maju Manalu dan kalangan pers lainnya juga menyatakan ketidaksetujuan atas kebijakan pemerintah yang mengandeng Pemerintah China tersebut.
Senada juga dikemukakan Abyadi Siregar mantan Kepala Ombusmen RI Perwakilan Sumut. Menurut dia, dengan kerjasama yang sudah dibahas Pemerintah RI-China dalam pertemuan resmi tersebut akan membuat kekhawatiran serta kebingungan rakyat Indonesia.
“Dengan munculnya kerjasama yang sudah terjalin tersebut, akan membuat sistem pemerintahan kita semakin gawat. Bahkan negara Indonesia telah dipecundangi Pemerintah China andai kerjasama ini benar-benar terealisasi. Untuk itu, mari kita satu suara untuk menentang kebijakan pemerintah tersebut,” tegas Abyadi.
Sementara, Alexander Fasha salah seorang warga Medan mengharapkan Pemerintah RI harus memiliki sikap tegas dengan adanya kerjasama pemberian 1 juta hektare lahan persawahan tersebut kepada warga negara China.
Dia juga menghawatirkan kerjasama yang dibangun tersebut juga akan terkait dengan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
“Bila hal itu benar, siap-siaplah warga negara Indonesia akan menjadi penonton di rumahnya sendiri,” papar Alexander. (rel).
Komentar