banner 728x250

Ombudsman RI Dorong UPT Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumut Tingkatkan Pelayanan Publik

banner 120x600
banner 468x60

Invocavit.Com- Ombudsman Republik Indonesia mendorong seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT)  Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, meningkatkan standar pelayanan untuk menuju “Pemasyarakatan Maju”.

 

banner 325x300

 

Pernyataan itu disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar saat menjadi pembicara pada Rapat Kerja Teknis UPT Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumut Tahun 2022, yang mengambil tema “Pemasyarakatan Maju”, Rabu (15/6/2022) sore. Acara itu dihadiri Kakanwil Kemenkumham Sumut, Imam Suyudi, Kepala-Kepala Devisi dan Kepala-Kepala UPT Pemasyarakat Rutan maupun Lapas.

 

 

Upaya meningkatkan pelayanan publik di pemasyarakatan, kata Abyadi, dapat dilakukan dengan melaksanakan kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan publik sesuai yang diamanahkan UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

 

 

Dimana, pada Pasal 15 UU No 25/2009 itu, disebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik seperti Lembaga Pemasyarakatan (LP), Rumah Tahanan (Rutan) maupun lembaga pelayanan publik lainnya wajib menyusun, menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan publik.

 

 

Menurut Abyadi, sebuah lembaga pelayanan publik bisa diukur kualitas pelayanannya apakah baik atau buruk berdasarkan standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Karena itulah sesuai ketentuan, seluruh unit pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan publiknya. “Ombudsman, merupakan lembaga negara yang independen yang bertugas melakukan pengawasan pelayanan publik,” ujarnya.

 

 

Pada kesempatan itu, Abyadi Siregar mengapresiasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Gatot Subroto Medan yang berada dibawah Kanwil Kemenkumham Sumut. “Pelayanan yang diberikan telah memenuhi kepatuhan standar pelayanan publik yang tinggi sehingga patut mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

 

 

Sebelumnya, Kakanwil Kemkumham Sumut Imam Suyudi, saat memberi sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Teknis itu mengingatkan seluruh UPT atau Satker agar tetap melakukan tiga kunci pemasyarakatan maju, yaitu deteksi dini terhadap gangguan kamtib, memberantas narkoba dan melakukan sinergi yang baik dengan aparat penegak hukum.

 

 

Selain melaksanakan tiga kunci pemasyarakatan maju, Program Back to Basics juga harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan, sehingga Pemasyarakatan semakin profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif (PASTI).

 

 

“Mari kita laksanakan aspek 3 Kunci Pemasyarakatan Maju yakni dengan melakukan deteksi dini, berperan aktif dalam pemberantasan peredaran narkoba, serta senantiasa membangun sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya, serta jalankan program Back to Basics dalam lingkungan kerja kita dengan kembali implementasikan prinsip-prinsip dasar Pemasyarakatan,” tegasnya. (kcu).

 

 

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *