banner 728x250

Polda Sumut Tangani Dugaan Korupsi Kepala SMAN 8 Medan

banner 120x600
banner 468x60

Coky Indra yang melaporkan Kepsek SMA Negeri 8 Medan kasus dugaan korupsi di Poldasu.(ist)

 

banner 325x300

 

MEDAN, INVOCAVIT.COM – Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, pihaknya sedang memproses kasus dugaan pungutan liar (pungli) dan korupsi yang dilakukan oknum kepala SMA Negeri 8 Medan.

 

“Laporannya sudah kita terima dan saat ini sedang berproses di tahap penyelidikan,” kata Hadi, Senin (24/6/2024).

 

Dia menjelaskan, kasus dugaan pungli dan korupsi di SMA Negeri 8 Medan itu ditangani penyidik Subdit Tipidkor Direktorat (Dit) Reskrimsus Polda Sumut.

 

Dalam menangani dugaan itu, sambungnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Inspektorat Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

 

“Nanti kita lihat proses penyelidikannya, berlangsung saat ini. Tentu penyidik juga berkoordinasi dengan inspektorat Provinsi Sumatera Utara,” jelasnya.

 

Dia meminta semua pihak untuk melihat kasus ini secara jeli dan positif, mengingat pentingnya proses belajar dan mengajar di sekolah tersebut.

 

“Kita akan lihat secara jernih, permasalahan ini dan tentu juga kita tidak ingin menghambat proses belajar mengajar,” tuturnya.

 

Dia mengaku, penyidik telah mengundang para pihak, baik pelapor maupun terlapor untuk klarifikasi.

 

“Proses sedang berjalan, klarifikasi juga sudah dilakukan. Bukan pemeriksaan, tetapi kita mengundang untuk mengklarifikasi,” pungkas Hadi.

 

Sebelumnya, beredar informasi adanya seorang siswi SMA Negeri 8 Medan tinggal kelas disebut karena orangtuanya melaporkan dugaan praktik pungli dan korupsi oknum kepala sekolah, RAP ke Polda Sumut.

 

Hal itu diungkapkan oleh orangtua MSF, Coky Indra, saat mengunjungi SMA Negeri 8 Medan, Jalan Sampali pada Sabtu (22/6/2024) siang.

 

Dia mengaku tidak terima dengan keputusan pihak sekolah yang membuat anaknya tinggal kelas dengan alasan yang tidak masuk akal.

 

“Setiap bulan membayar Rp150 ribu, udah banyak ini praktik-praktik korupsi yang dilakukan kepala sekolah berkedok pungli. Jadi ini karena tidak mau saya berdamai dengan dia, dibikin anak saya tinggal kelas dengan alasan tidak masuk akal karena masalah absen,” sebut Coky.

 

Coky juga mengungkapkan bahwa nilai rapor MSF terbilang baik pada tahun ajaran semester lalu. Saat bersamaan, MSF juga menjadi salah satu siswi berprestasi.

 

“Kemarin sempat juga dipanggil buk Rosmaida ke ruangannya. Di situ saya diintervensinya,” aku Coky.

 

Tinjau Ulang Siswi yang Tinggal Kelas

 

 

Kepala Bidang (Kabid) SMA Disdik Sumut, M. Basir S Hasibuan mengungkap bahwa siswi SMA Negeri 8 Medan berinisal MSF yang tinggal kelas usai usai ayahnya melaporkan dugaan pungutan liar (Pungli) oknum Kepala Sekolah (Kepsek) tersebut ada kekeliruan. Disdik Sumut menganggap MSF memenuhi kriteria dan persyaratan untuk naik kelas.

 

Dia mengatakan bahwa pihaknya menerima informasi tersebut dan langsung meminta klarifikasi kepada kepala sekolah SMA Negeri 8 Medan Rosmaida Asianna Purba pada Minggu (23/6/2024) siang.

 

Basir mengungkapkan dalam analisis pihak Disdik Sumut, ada kekeliruan dari SMA Negeri 8 Medan untuk memutuskan MSF tinggal kelas. Karena, seluruh kriteria dan persyaratan sudah terpenuhi selaku anak didik di sekolah tersebut.

 

“Satu sikap anak ini, baiknya sikapnya di raport. Yang kedua, kriterianya itu ketuntasan. Anak ini tuntas semua mata pelajarannya, tidak ada yang tidak (selesai secara pendidikan),” kata Basir, Senin (24/6/2024).

 

Basir menegaskan bahwa MSF itu, bukan anak didik yang memiliki bermasalah, sehingga membuat pihak sekolah harus memutuskan anak terus tinggal kelas.

 

“Dan anak ini, termasuk bukan anak punya masalah dan anak yang dianggap gurunya bagus,” tegas Basir.

 

Basir mengatakan bila soal absensi atau ketidakhadiran MSF tanpa keterangan, dibuat kehadiran harus 90 persen selama satu tahun pada tahun ajaran pendidikan sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

 

“Yang ketiga absen ketidakhadiran tanpa keterangan. Jadi memang dibuat mereka aturan absensi itu minimal 90 persen. Bahkan ada wartawan bertanya tapi pak 75 persen. Ya, makanya cari ke saya 75 persen itu di mana. Jadi antara satu sekolah dengan sekolah lain itu beda beda ya,” ungkap Basir.

 

“Makanya setelah buka permendikbud no 23 tahun 2016 di situ kriteria itu diserahkan ke sekolah untuk menetukannya. Walaupun sebelumnya di aturan sebelumnya disebut 75 persen. Dengan adanya permendikbud 23 itu, maka kriteria itu sesungguhnya kriteria itu di sekolah. Kemudian, satu anak ini gak terpenuhi, itulah dia. Absensi dia lebih dari 10 persen karena minimal 90 persen kehadiran. Itulah yang diatur sekolah,” jelas Basir.

 

Kata Basir, bila digunakan pendekatan hati, hal tersebut tidak akan terjadi. Dalam penelusuran ini, pihaknya akan mendalami keseluruhan, termasuk laporan disampaikan oleh orang tua siswi tersebut.

 

“Tapi kalau sebenarnya pakai pendekatan hati, tidak harus seperti itu, makanya saya konfirmasi kemarin,” ujar Basir.

 

Basir menuturkan dalam pemeriksaan Kepala Sekolah tersebut, terkait soal absen pihak sekolah memanggil orang tua siswi tersebut, tidak pernah mengingatkan soal absensi MSF tersebut.

 

“Itu kelalaian (pihak SMAN 8 Medan) saya bilang. Yang kedua, kapan dipanggil? 11 juni kemarin. Seharusnya, banyak kali absen nanti bisa dia enggak naik kelas. Artinya upaya yang dilakukan satuan pendidik dalam hal pembinaan itu tidak ada informasi ke orang tua dan ke anak kalau segini absennya maka dia tinggal kelas. Jadi dan baru itu diputuskan kepsek dan wakil ketika kenaikan kelas,” tuturnya.

 

Dengan itu, Basir menegaskan SMAN 8 Medan harus meninjau ulang keputusan membuat MSF tinggal kelas. “Intinya, harus ditinjau ulang,” tegasnya.***

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *