Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., menghadiri Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11).(ist).
Jakarta, INVOCAVIT.COM: Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., menghadiri Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11).
Rapat tersebut mengagendakan Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting dalam perjalanan legislasi RUU Perampasan Aset yang telah melalui proses pembahasan panjang. Dalam rapat tersebut, DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang.
Pengesahan ini menandai babak baru dalam upaya memperkuat instrumen hukum pemberantasan tindak pidana, khususnya dalam penelusuran, pengambilalihan, pengelolaan, dan pengembalian aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga diarahkan pada pemulihan kerugian negara dan masyarakat yang menjadi korban kejahatan.
Sebelum dibawa ke Rapat Paripurna, pembahasan RUU tersebut telah melalui proses pembahasan tingkat pertama di Komisi III DPR RI bersama pemerintah. Panitia Kerja (Panja) tercatat membahas sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), serta menyerap berbagai masukan melalui rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama masyarakat, pakar, dan organisasi terkait.
Salah satu aspek penting dalam pengaturan RUU ini adalah mekanisme perampasan aset, termasuk kemungkinan perampasan tanpa didahului putusan pidana terhadap pelaku melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Pengaturan tersebut tetap membutuhkan proses hukum dan pemeriksaan pengadilan, sekaligus memperhatikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki itikad baik.
Selain itu, regulasi ini juga mengatur pengelolaan aset hasil tindak pidana secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset. Aspek pengawasan dan transparansi juga menjadi perhatian agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan.
Bagi Maruli Siahaan, keikutsertaannya dalam Rapat Paripurna tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR RI dalam mengikuti proses pengambilan keputusan terhadap agenda legislasi nasional. RUU Perampasan Aset menjadi salah satu regulasi yang memiliki keterkaitan erat dengan penegakan hukum, perlindungan kepentingan masyarakat, serta penguatan tata kelola aset yang berkaitan dengan tindak pidana.**















