Salah satu perusahaan pengelolaan hutan, PT Toba Pulp Lestari yang izin operasionalnya dicabut pemerintah (dok)
Jakarta, INVOCAVIT.COM: Komisi XIII DPR RI melakukan Rapat Kerja bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Senin (26/1) di ruang Rapat Komisi XIII DPR RI.
Dalam kesempatan itu, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, bahwa 22 perusahaan dengan izin pengelolaan hutan akan diserahkan kepada BUMN Perhutani.
Sedangkan 6 perusahaan tambang akan diserahkan kepada BUMN Mind ID, atau anak usahanya Aneka Tambang Tbk (ANTM).
“Danantara telah menunjuk PT Perhutani untuk nanti mengelola lahan atau kegiatan ekonomi. Ini untuk 22 perusahaan (yang diberi perizinan pengelolaan hutan). Untuk yang pencabutan izin tambang bakal diserahkan kepada Antam atau Mind ID,” kata dia dihadapan anggota Komisi XIII DPR RI.
Prasetyo juga menegaskan kepemilikan lahan operasional perusahaan yang dicabut tersebut bisa berganti dan dikelola oleh perusahaan negara dalam hal ini BUMN jika perusahaan itu dianggap menguntungkan negara.
“Kalau ada perusahaan yang kegiatan ekonominya dianggap memberi keuntungan pada negara, mungkin akan dijalankan oleh perusahaan lain yaitu perusahaan negara,” tambahnya.
Meski begitu, Prasetyo menyebutkan ada beberapa perusahaan yang dianggap tidak memenuhi kriteria secara ekonomi bakal ditutup oleh pemerintah secara permanen.
Namun dirinya tidak memerinci identitas dari perusahaan tersebut.
Sekedar informasi, tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara (Sumut), selama ini dikelola PT Agincourt Resources (PT AR) sebagai anak usaha dari PT United Tractors Tbk (UNTR) dan cucu usaha dari PT Astra International Tbk (ASII). PT Agincourt Resources bersama 27 perusahaan lainnya dinyatakan melakukan pelanggaran yang menyebabkan bencana Sumatera sehingga Presiden Prabowo mencabut izin operasionalnya.
Usai pencabutan izin 28 perusahaan tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui keputusan Danantara akan mengambil alih 28 perusahaan yang dicabut izinnya sebagai imbas dari bencana Sumatra.
Lebih detail berikut daftar 28 perusahaan yang dicabut izinnya oleh Satgas PKH:
Perusahaan Sektor Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
1. PT Aceh Nusa Indrapuri 97.905 ha
2. PT Rimba Timur Sentosa 6.250 ha
3. PT Rimba Wawasan Permai 6.120 ha
Sumatra Barat 191.038 hektare
1. PT Minas Pagal Lumber 78.000 ha
2. PT Biomass Andalan Energi 19.875 ha
3. PT Bukit Raya Mudisa 28.617 ha
4. PT Dhara Silva Lestari 15.357 ha
5. PT Sukses Jaya Wood 1.584 ha
6. PT Salaki Summa Sejahtera 47.605 ha
Sumatra Utara 709.678 hektare
1. PT Anugerah Rimba Makmur 49.629 ha
2. PT Barumun Raya Padang Langkat 14.800 ha
3. PT Gunung Raya Utama Timber 106.930 ha
4. PT Hutan Barumun Perkasa 11.845 ha
5. PT Multi Sibolga Timber 28.670 ha
6. PT Panel Lika Sejahtera 12.264 ha
7. PT Putra Lika Perkasa 10.000 ha
8. PT Sinar Belantara Indah 5.197 ha
9. PT Sumatera Riang Lestari 173.971 ha
10. PT Sumatera Sylva Lestari 42.530 ha
11. PT Tanaman Industri Lestari Simalungun 2.786 ha
12. PT Teluk Nauli 83.143 ha
13. PT Toba Pulp Lestari Tbk 167.912 ha
Perusahaan Sektor Badan Usaha Non Kehutanan
Aceh
1. PT Ika Bina Agro Wisesa (IUP Kebun)
2. CV Rimba Jaya (PBPHHK)
Sumatra Utara
1. PT Agincourt Resources (IUP Tambang)
2. PT North Sumatra Hydro Energy (IUP PLTA)
Sumatra Barat
1. PT Perkebunan Pelalu Raya (IUP Kebun)
2. PT Inang Sari (IUP Kebun).**
Komentar