PDI Perjuangan Sumut Dukung Verifikasi Ijazah Anggota DPR, 210 Kader Legislatif Siap Diperiksa

Kamis, 19 November 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon didampingi Sekretaris Sutarto dan Wakil Ketua Sutrisno Pangaribuan, saat 
penyerahan Tali Asih kepada korban keracunan MBG di Tanah Karo, beberapa waktu lalu. (ist).

Ketua PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon didampingi Sekretaris Sutarto dan Wakil Ketua Sutrisno Pangaribuan, saat penyerahan Tali Asih kepada korban keracunan MBG di Tanah Karo, beberapa waktu lalu. (ist).

Medan, INVOCAVIT.COM:  Keterbukaan dokumen pendidikan pejabat publik merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas yang harus dijunjung dalam penyelenggaraan demokrasi.

Setiap pejabat yang memperoleh mandat melalui proses pemilihan umum semestinya siap mempertanggungjawabkan seluruh persyaratan pencalonannya kepada masyarakat, termasuk keabsahan ijazah dan riwayat pendidikan.

Atas dasar itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara menyatakan dukungan terhadap gerakan masyarakat yang mendorong keterbukaan dan verifikasi dokumen pendidikan anggota legislatif, mulai dari DPR RI hingga DPRD kabupaten/kota.

Dukungan tersebut disampaikan menyikapi berkembangnya petisi daring di platform http:Change.org yang digagas Farida Octavia. Petisi yang meminta seluruh anggota DPR RI membuka dokumen ijazah dan riwayat pendidikan kepada publik itu telah memperoleh 30.230 tanda tangan hingga Kamis (19/11/2026) pukul 09.22 WIB.

Desakan keterbukaan tersebut kemudian berkembang ke tingkat daerah. Sejumlah elemen masyarakat turut meminta penyelenggara pemilu bersikap transparan dalam memastikan keabsahan dokumen pendidikan anggota legislatif. Aspirasi serupa juga disuarakan melalui aksi unjuk rasa Garda Harapan Sumut pada 20 Oktober 2026 yang meminta klarifikasi dan keterbukaan dokumen akademik seorang anggota DPRD Sumatera Utara.

Semua Kader Siap Diperiksa

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menegaskan bahwa partainya tidak memiliki alasan untuk menolak pemeriksaan maupun verifikasi ulang terhadap dokumen persyaratan pencalonan kader yang saat ini menduduki jabatan publik.

Menurut Sutrisno, keterbukaan tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman politik, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. Karena itu, seluruh kader PDI Perjuangan yang bertugas di lembaga eksekutif maupun legislatif di Sumatera Utara dinyatakan siap menjalani pemeriksaan dokumen pendidikan secara transparan, jujur, dan independen.

“Kami mendukung keterbukaan dan verifikasi dokumen pendidikan seluruh pejabat publik. Tidak ada alasan bagi kader PDI Perjuangan untuk menghindari pemeriksaan. Jika KPU dan kementerian terkait hendak melakukan verifikasi ulang, kami siap memberikan akses terhadap dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan hukum,” tegas Sutrisno.

Ia menjelaskan, kesiapan tersebut mencakup 6 anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara, 21 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, serta 183 anggota DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Pemeriksaan juga terbuka terhadap dokumen pendidikan kader yang menduduki jabatan kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

Dokumen yang dapat diverifikasi meliputi ijazah sejak jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi, termasuk ijazah Paket C maupun surat keterangan pendidikan lainnya yang digunakan sebagai bagian dari persyaratan pencalonan.

Jangan Tebang Pilih

Sutrisno menambahkan, verifikasi harus dilaksanakan melalui mekanisme yang jelas, objektif, dan tidak diskriminatif. Lembaga yang memiliki kewenangan perlu memastikan keabsahan dokumen berdasarkan data penerbit dan institusi pendidikan terkait, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun kepada publik.

“Kami bahkan siap membuka dokumen secara sukarela untuk kepentingan verifikasi. Yang diperlukan adalah mekanisme pemeriksaan yang objektif dan berlaku sama bagi seluruh pejabat publik. Jangan sampai keterbukaan hanya menjadi tuntutan terhadap kelompok atau partai tertentu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sutisno menyatakan PDI Perjuangan tidak ingin terus-menerus dikaitkan dengan polemik dugaan ijazah yang menyeret mantan kader partai, Joko Widodo, maupun persoalan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Keduanya telah bukan lagi kader PDI Perjuangan.

Menurutnya, persoalan hukum dan administrasi yang berkaitan dengan individu harus ditempatkan sesuai tanggung jawab masing-masing, bukan dijadikan alasan untuk menggeneralisasi seluruh kader partai.

Ia menegaskan, PDI Perjuangan merupakan partai politik yang tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Komitmen terhadap hukum harus diwujudkan melalui kesediaan untuk diperiksa, termasuk dalam hal pemenuhan persyaratan pencalonan pejabat publik.

“Partai politik adalah bagian dari kehidupan demokrasi yang mandatnya berasal dari rakyat. Karena itu, kami harus tunduk pada hukum dan menghormati kehendak masyarakat. Jika hukum mengatur adanya pemeriksaan dan rakyat menghendaki keterbukaan, seluruh kader PDI Perjuangan siap menunjukkan dokumen persyaratan pencalonannya untuk diverifikasi ulang,” kata Sutrisno.

Pulihkan Kepercayaan Publik

DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara menilai, persoalan keterbukaan dokumen pendidikan pejabat publik harus menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi.

Transparansi tidak boleh berhenti sebagai tuntutan dalam polemik politik, tetapi harus diwujudkan melalui sistem verifikasi yang berlaku adil, terukur, dan dapat diakses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhirnya, jabatan publik bukanlah ruang untuk menghindari pertanggungjawaban. Setiap orang yang memperoleh kepercayaan rakyat harus bersedia menjelaskan dan membuktikan pemenuhan persyaratan yang menjadi dasar pencalonannya.

Bagi PDI Perjuangan, keterbukaan merupakan bagian dari tanggung jawab politik kepada rakyat dan sekaligus penghormatan terhadap prinsip negara hukum. (kcu)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Buntut Polisi Makan Bareng Tahanan, Kasat Narkoba Polres Asahan Dibebastugaskan
Ops Zebra Toba 2026, Sat Lantas Polres Batu Bara Tertibkan 52 Sepeda Motor Berknalpot Brong di SMK Negeri 1 Air Putih
PAN Kolaborasi dengan PW Aisyiyah Bagikan Sembako Gratis ke 28 Kabupaten/Kota
Rakyat Bersatu Membela Indonesia: ARBI Ajak Ribuan Massa Turun ke Jalan, Lawan Oligarki dan Tegakkan Pasal 33 UUD 1945
Maruli Siahaan Bantu Percepat Penanganan Medis Mian Simanjorang Asal Tarutung, Keluarga Sampaikan Terimakasih
Ops Zebra Toba 2026, Satlantas Polres Batu Bara Tertibkan 13 Sepeda Motor Berknalpot Brong di SMK Budhi Darma Indrapura
Intimidasi dan Teror Para Pedagang, Mafia Tanah Dan PTPN I Regional I Diduga Ingin Rampas Lahan Koperasi Pasar Jasa Nawacita Desa Sampali
Kodaeral I dan Polda Sumut Bersinergi Kobarkan Semangat Sumut Aman ‎

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 21:15 WIB

Buntut Polisi Makan Bareng Tahanan, Kasat Narkoba Polres Asahan Dibebastugaskan

Kamis, 19 November 2026 - 20:42 WIB

Ops Zebra Toba 2026, Sat Lantas Polres Batu Bara Tertibkan 52 Sepeda Motor Berknalpot Brong di SMK Negeri 1 Air Putih

Kamis, 19 November 2026 - 20:29 WIB

PAN Kolaborasi dengan PW Aisyiyah Bagikan Sembako Gratis ke 28 Kabupaten/Kota

Kamis, 19 November 2026 - 20:23 WIB

PDI Perjuangan Sumut Dukung Verifikasi Ijazah Anggota DPR, 210 Kader Legislatif Siap Diperiksa

Rabu, 18 November 2026 - 22:13 WIB

Rakyat Bersatu Membela Indonesia: ARBI Ajak Ribuan Massa Turun ke Jalan, Lawan Oligarki dan Tegakkan Pasal 33 UUD 1945

Berita Terbaru

Kasatreskrim Polrestabes-Medan-AKBP Adrian-Risky-Lubis.(dok)

Peristiwa & Hukum

Polisi Amankan Lima Tersangka Kematian Iwentus Gulo

Kamis, 19 Nov 2026 - 21:42 WIB

Peristiwa & Hukum

Kakak Beradik Bentrok Gegara Warisan, Saut Siahaan Tewas Ditikam

Kamis, 19 Nov 2026 - 21:26 WIB

Kapolres Langkat, AKBP Hannry PH Tambunan, SE SIK dan Kasat Narkoba, AKP Ruspian SH MH (2 kanan) memperlihatkan barang bukti.(ist).

Daerah

Polres Langkat Gagalkan Pengiriman 21 Kg Sabu ke Jambi

Kamis, 19 Nov 2026 - 21:22 WIB