AKP Riswanto dari Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu saat menerima pendemo para guru peserta PPPK Kab Langkat yang mendesak agar Poldasu menetapkan tersangka dan melakukan penahanan, Rabu (13/3).(jos Tambunan)
MEDAN, INVOCAVIT COM – Disela aksi demo yang dilakukan puluhan peserta PPPK (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja) Kab Langkat, Rabu (13/3), penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kab Langkat Dr.H.Saiful Abdi, SH.SE.M.Pd.
Pemeriksaan dilakukan menyusul laporan pengaduan peserta PPPK Kab Langkat yang mana seleksi penerimaan PPPK Kab Langkat Tahun 2023/2024 terjadi pengutipan uang.
Selain Kepala Dinas Pendidikan, penyidik Tipikor juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Eka Syahputra Depari S.STP.MAP.
Hal itu dikatakan AKP Riswanto saat menerima pendemo dari PPPK Kab Langkat di Mapoldasu, Rabu (13/3) siang.
“Progres laporan saudara-saudara masih berjalan. Saat ini Kadis Pendidikan sedang menjalani pemeriksaan demikian juga Kepala BKD sudah diperiksa. Percayakan kepada polisi bahwa kasus dugaan permainan seleksi penerimaan PPPK Kab Langkat akan segera dituntaskan,” ujar AKP Riswanto dari Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu.
Mantan Kasat Reskrim Polres Dairi itu mengatakan, saat ini penyidik sedang mencaritahu tersangkanya.
“Penyidik Tipikor sudah memeriksa belasan saksi. Tentu itu dilakukan sebagai upaya mencari siapa yang jadi tersangka dalam kasus itu,” tegasnya.
Menjawab para pendemo yang menuding penyelidikan kasus seleksi penerimaan PPPK Kab Langkat terkesan dipeti eskan dibanding penyidikan kasus yang sama di Kab Madina dan Kab Batubara, yang mana polisi sudah menahan tersangka, perwira dengan tiga balok dipundaknya itu mengatakan, tetap melanjutkan penyelidikan.
Sementara itu, Muh Yusril Mahendra Butar-butar, advokasi sipil dan politik LBH Medan yang menjadi orator dalam aksi itu meminta Polda Sumut tidak tebang pilih dengan penyidikan seleksi penerimaan PPPK.
“Kami menduga Poldasu mempeti eskan kasus seleksi penerimaan PPPK Kab Langkat karena sampai saat ini tidak ada dijadikan tersangka. Berbeda dengan penyidikan seleksi PPPK di Kab Batubara dan Madina, yang mana telah melakukan penahanan tersangkanya. Kami meminta Poldasu segera menuntaskan kasus ini,” tegas Muhammad Yusril Mahendra Butar-butar.
Irwansyah salah seorang guru yang ikut demo mengatakan, sedikitnya 300 guru yang mendapat intimidasi dan pengancaman dari oknum-oknum kepala sekolah yang diduga suruhan dari Dinas Pendidikan.
“Kalau tidak ada pengancaman dan intimidasi, ratusan guru akan hadir ditempat ini. Kami selalu mendapat ancaman, hak kami mau diambil, Dapodik kami mau dihapuskan pak. Dan satu lagi pak, dipecat dari sekolah dan hanya kroni-kroni mereka yang mengajar pak,” katanya.
Bahkan, jelas Irwansyah, kroni-kroni mereka itu tidak pernah masuk ke sekolah pak. Yang masuk ke sekolah adalah kamu-kamu ini pak. Diky Zulhamdi tidak pernah masuk kesekolah. Dia sekarang masuk setelah dinyatakan lulus pak. Kami ada bukti absen dari dinas PUPR Pak.
“Syafrizal Dwipayana, tugas di Dinas Pendidikan Kab Langkat tapi di Dapodik mengajar di sekolah dasar Bulu Kempar Bahorok. Itu bagaimana pak dan kami yang masuk setia hati ditindas habis-habisan. Kalau kalian aksi kalian bela diri kalian, kalian kupecat. Apakah seperti itu kepala dinas pendidikan,”.
Nilai moral kami dihancurkan dan Orang yang tidak pernah masuk diberikan nilai 9.
“Kami meminta kepada bapak polisi tolong tetapkan tersangka pak. Kalau tidak ada tersangka maka kejahatan-kejahatan akan terus berjalan di Kab Langkat,” pungkasnya. (jos)
Komentar