17 anak SD sedang menjalani penanganan medis mual dan Muntah Usai konsumsi MBG, Jumat (9/10).(ist)
Medan, INVOCAVIT.COM: Dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami 17 siswa SD Negeri 060870 Kota Medan menjadi sorotan DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Para siswa mengalami gejala mual, muntah, dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan di sekolah pada Jumat (9/10/2026). Mereka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Imelda Kota Medan untuk mendapatkan penanganan medis.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus anggota DPR RI Komisi XIII, Rapidin Simbolon, menilai kejadian ini harus menjadi perhatian serius bagi pihak penyelenggara program MBG.
Menurutnya, pemenuhan gizi bagi anak sekolah tidak boleh hanya berorientasi pada distribusi makanan, tetapi harus disertai jaminan keamanan pangan dan pengawasan yang benar-benar berjalan.
“Kalau sampai 17 anak mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi MBG, ini bukan persoalan yang bisa dianggap sepele. Kita harus berani mempertanyakan bagaimana makanan itu disiapkan, bagaimana kualitasnya diperiksa, dan sejauh mana pengawasan dilakukan. Jangan sampai program yang bertujuan menyehatkan anak-anak justru membuat mereka harus mendapatkan perawatan di rumah sakit,” kata Rapidin.
Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Sumatera Utara telah menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan tersebut. Dari 17 siswa yang mendapatkan perawatan, 11 siswa dilaporkan telah diperbolehkan pulang dengan kondisi stabil, sedangkan enam siswa lainnya masih menjalani pemantauan.
Penyebab pasti kejadian ini masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut, termasuk hasil laboratorium sampel makanan.
Rapidin meminta penanganan kasus tersebut tidak berhenti pada penutupan SPPG. Menurutnya, pihak berwenang harus mengungkap penyebab kejadian dan memastikan pertanggungjawaban apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam penyediaan makanan.
“Jangan sampai persoalan ini selesai hanya dengan menutup SPPG, sementara penyebabnya tidak pernah dijelaskan secara terang. Harus ada kepastian mengenai apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab jika ditemukan pelanggaran. Ini menyangkut keselamatan anak-anak, sehingga tidak boleh ada pihak yang lepas tangan,” tegasnya.
Rapidin juga mengingatkan bahwa keberhasilan MBG tidak bisa semata-mata diukur dari banyaknya makanan yang berhasil disalurkan. Kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan, penyimpanan, hingga distribusi harus mendapat pengawasan ketat. Ia menilai kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut bergantung pada kemampuan penyelenggara memastikan makanan yang dikonsumsi siswa benar-benar aman.
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, turut menyoroti pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan MBG. Ia menilai, setiap ketentuan mengenai keamanan pangan harus dijalankan secara nyata, bukan sekadar menjadi dokumen administratif yang tidak menjamin keselamatan penerima manfaat.
“Jangan hanya sibuk memastikan makanan sampai ke sekolah, tetapi lupa memastikan makanan itu aman untuk dikonsumsi. Kalau ada siswa yang jatuh sakit setelah makan, pelaksanaannya harus diperiksa secara serius. Program ini menyangkut anak-anak, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar dan tanggung jawab tidak boleh saling dilempar,” kata Sutrisno.
Sutrisno menegaskan, hasil pemeriksaan kasus di SD Negeri 060870 Medan harus disampaikan secara jelas, terang benderang, setelah proses investigasi selesai. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui penyebab kejadian berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan yang transparan dan penetapan tanggung jawab sesuai fakta menjadi hal penting agar kejadian serupa tidak kembali mengancam keselamatan siswa.
DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara menegaskan bahwa keselamatan anak-anak harus ditempatkan di atas segala target pelaksanaan program MBG. Dugaan kejadian di Medan ini tidak boleh berakhir sebatas penanganan korban dan penutupan SPPG, tetapi harus dituntaskan hingga penyebabnya terungkap dan tanggung jawab pihak terkait menjadi jelas.
Program yang menggunakan anggaran negara (bukan gratis) dan menyasar kebutuhan dasar masyarakat harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sebab keberhasilannya bukan hanya diukur dari makanan yang dibagikan, melainkan dari manfaat dan keamanan yang benar-benar dirasakan anak-anak.**
