Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat menjelaskan bukti dokumen 4 pulau masuk dalam Provinsi Aceh. (ist)
JAKARTA, INVOCAVIT.COM – Setelah meneliti dan menelaah dengan seksama akhirnya pemerintah memutuskan 4 pulau yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil masuk dalam wilayah Provinsi Aceh.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di dampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Mendagri Tito Karnavian pada Selasa, 17 Juni 2025 di Jakarta.
Selain itu hadir juga Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Prasetyo Hadi mengatakan masuk keempat pulau tadi ke Provinsi Aceh setelah pemerintah mengumpulkan semua dokumen dan dipelajari.
“Hasilnya kempat pulau itu masuk ke wilayah Aceh,” ujarnya.
BEBERKAN DOKUMEN
Sebelum menyampaikan keputusan hasil penelitian dan penjelasan yang dilakukan tim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan penjelasan empat pulau yakni Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Keputusan ini diperkuat dengan penemuan dokumen vital tahun 1992.
“Nah inilah dokumen yang menurut kami sangat penting. Kepmendagri Nomor 111 Tahun 1992 ini tanggalnya 24 November 1992, tapi di dalam lampiran. Saya ulangi, ada satu kertas yang di situ menunjukkan bahwa ini dokumennya masih warna kuning, lama sekali. Makanya saya buatkan berita acara,” kata Tito, sambil menunjukkan lampiran dokumen dalam Konferensi Pers di Kantor Presiden, Selasa (17/6/2025).
Dokumen Kuno Penguat Klaim Aceh
Tito menjelaskan bahwa penemuan dokumen ini begitu penting hingga perlu dibuatkan berita acara dan melibatkan saksi. Tujuannya, agar tidak ada lagi polemik di masyarakat terkait kepemilikan pulau-pulau tersebut. Dokumen ini menjadi legalisasi yang menguatkan kesepakatan dua gubernur di tahun 1992 yang sebelumnya hanya berupa fotokopi.
Poin krusial dalam kesepakatan tahun 1992 tersebut adalah acuannya pada peta topografi TNI AD 1978. Peta inilah yang menjadi dasar penentuan batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara, secara tegas menempatkan keempat pulau tersebut di luar wilayah Sumut.
“Ada poin yang sangat penting sekali dalam poin itu dalam Kepmendagri maupun kesepakatan itu dalam kesepakatan kedua Gubernur tersebut disampaikan batas wilayah ada empat poin batas wilayah,” ujar Tito.
“Kalau mungkin bisa ditunjukkan yang kesepakatan dua gubernur yang tadi di poin yang nomor tiga disebutkan diantaranya mengacu kepada batas wilayah Sumatera Utara dan provinsi Sumatera Utara dan Aceh itu mempedomani kedua belah pihak disaksikan Menteri Dalam Negeri mempedomani peta Topografi TNI AD 1978,” kata dia.
Menindaklanjuti keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan empat pulau sengketa masuk Aceh, Tito menyarankan agar Gubernur Aceh dan Sumut membuat kesepakatan kembali secara tertulis.
Hal ini untuk memastikan kejelasan di masa mendatang dan menghindari polemik baru.***
