Homepage / Politik Pj Wako Tebing Tinggi Tandatangani Pakta Integritas Netralitas ASN Pemilu 2024

Pj Wako Tebing Tinggi Tandatangani Pakta Integritas Netralitas ASN Pemilu 2024

Politik248 Dilihat

Pj Wako Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi saat penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN Pemilu 2024 di Medan. (Ist)

 

INVOCAVIT.COM, TEBINGTINGGI- Gubernur Sumatera Utara, H Edy Rahmayadi bersama Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi, dan Bupati/Walikota se-Sumatera Utara menandatangani pakta integritas netralitas ASN dalam menghadapi pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, di aula Tengku Rizal Nurdin Jalan Jendral Sudirman No.41 Medan, Senin (5/12/2022).

 

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pun menegaskan tiga tugas pokok ASN. Pertama, tugas ASN adalah melayani masyarakat. Kedua, tugas ASN juga menjalankan kebijakan umum. Mulai dari undang-undang dasar, aturan-aturan seperti peraturan daerah, peraturan gubernur maupun peraturan bupati atau walikota yang dijalankan ASN.

 

Terakhir, tugas ASN sebagai perekat anak bangsa. Oleh sebab itu, rakyat jangan dikotak-kotakkan. “Rakyat kita ini ada Katolik, Protestan, Islam, Budha, Hindu, Konghucu jangan pula kita mengotak-kotakkan, dosa nanti kita,” ujar Gubernur Sumut.

 

Gubernur juga mengingatkan tugas kepala daerah baik bupati maupun walikota adalah melayani rakyat. “Kita kepala daerah urusannya rakyat, rakyat itulah yang nanti menentukan kita masuk surga atau neraka,” kata Gubernur Sumut kepada para bupati dan walikota yang hadir dalam penandatanganan tersebut.

 

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut Syafrida R Rasahan mengatakan, penandatagan tersebut merupakan bentuk komitmen kepala daerah untuk sama-sama melaksanakan Pemilu dan Pilkada Serentak dalam menjaga integritas dan netralitas.

 

Menurutnya, kehadiran ASN adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kenyamanan kepada semua pihak dengan melakukan ketidakberpihakan pada siapapun.

 

“Dengan adanya pakta integritas ini, ada komitmen bersama untuk menjaga integritas ASN agar tidak dilibatkan kegiatan politik, yang nantinya akan merugikan ASN itu sendiri,“ ujar Ketua Bawaslu.

 

Syafrida juga mengungkapkan pada tahun 2019 dan 2020 Bawaslu menerima beberapa laporan pelanggaran ASN yang terlibat politik praktis. Pada tahun 2019 ada 4 laporan, sementara pada tahun 2020 terdapat 18 laporan yang masuk.

 

Turut hadir pada kesempatan tersebut Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra, perwakilan Forkopimda Sumut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, serta turut hadir mendampingi Pj. Wali Kota Tebingtinggi, Plt. Sekda Bambang Sudaryono, Wakil Ketua DPRD Kota Tebingtinggi M.Azwar, KPU Abdul Khalid, Ketua Bawaslu Kota Tebingtinggi, dan Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian. (mass).

 

Post Views: 248

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

278 komentar

Berita Terkait

No More Posts Available.

No more pages to load.