Maruli Siahaan Kawal Transformasi POLTEKIMIPAS, Soroti Dosen, Aset, dan Anggaran

Senin, 28 September 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kombes Pol (P) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., dari Fraksi Partai Golkar menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Gedung Nusantara II Lantai 3, Senin (28/9).(ist)

Kombes Pol (P) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., dari Fraksi Partai Golkar menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Gedung Nusantara II Lantai 3, Senin (28/9).(ist)

Jakarta, INVOCAVIT.COM:  Anggota Komisi XIII DPR RI, Kombes Pol (P) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., dari Fraksi Partai Golkar menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Gedung Nusantara II Lantai 3.

RDP tersebut membahas transformasi dan kesiapan pelaksanaan pendidikan di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia (POLTEKIMIPAS), termasuk kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengelolaan aset, serta dukungan anggaran.

Salah satu perhatian utama dalam rapat adalah kekurangan tenaga dosen. Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk 2.385 taruna dan kurikulum operasional, POLTEKIMIPAS membutuhkan 182 dosen. Namun, saat ini baru tersedia 61 dosen, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 121 dosen.

Dalam rapat tersebut, Maruli Siahaan meminta penjelasan mengenai target pemenuhan kebutuhan dosen sebelum tahun akademik berikutnya. Ia juga menyoroti rencana penambahan dosen berdasarkan jenjang, waktu penetapan formasi, serta rasio ideal antara dosen dan taruna.

Selain persoalan SDM, Maruli turut menyoroti status pengalihan aset POLTEKIMIPAS yang belum sepenuhnya selesai, meskipun kegiatan pendidikan dan pemanfaatan kampus telah berlangsung.

Berdasarkan bahan kajian, sebanyak 17 NUP berupa gedung, bangunan, jalan, dan instalasi gardu listrik telah dialihstatuskan. Namun, tanah kampus belum dialihstatuskan. Selain itu, sebanyak 2.570 NUP Barang Milik Negara selain tanah dan bangunan yang melekat pada 17 NUP tersebut juga masih dalam proses pengalihan dari Kementerian Hukum.

Menurut Maruli, kepastian tata kelola aset menjadi penting seiring dengan berlangsungnya kegiatan pendidikan, pengasuhan, renovasi, serta pemanfaatan berbagai fasilitas di lingkungan kampus. Pengelolaan aset harus dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembahasan juga mencakup kebutuhan anggaran POLTEKIMIPAS tahun 2027. Dalam bahan yang disampaikan, terdapat dukungan awal sebesar Rp35 miliar dari PNBP, sementara POLTEKIMIPAS mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp224,44 miliar.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp121,95 miliar dialokasikan untuk pembangunan empat gedung asrama yang diperuntukkan bagi 1.720 taruna tingkat II–IV serta mengantisipasi kebutuhan 405 calon taruna baru. Sementara itu, Rp102,49 miliar lainnya dialokasikan untuk kebutuhan operasional, peralatan, lapangan upacara, kekurangan belanja pegawai, dan belanja non-operasional.

Maruli Siahaan meminta agar setiap usulan tambahan anggaran dilengkapi dengan target dan output yang terukur. Untuk pembangunan asrama, misalnya, perlu dijelaskan kapasitas masing-masing gedung, jumlah taruna yang dapat ditampung, biaya pembangunan, hingga target waktu penyelesaian.

Sementara untuk alokasi Rp102,49 miliar, Maruli meminta adanya perincian berdasarkan tingkat urgensi agar dapat dibedakan antara kebutuhan yang wajib dipenuhi, mendesak, maupun yang masih dapat ditunda.

Melalui RDP tersebut, Komisi XIII DPR RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap kesiapan transformasi POLTEKIMIPAS, khususnya dalam memastikan dukungan SDM, sarana dan prasarana, tata kelola aset, serta anggaran berjalan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kehadiran Maruli Siahaan dalam rapat tersebut menjadi bagian dari upaya Komisi XIII DPR RI dalam mengawal kesiapan pendidikan POLTEKIMIPAS agar pengembangan institusi berjalan seiring dengan kesiapan tenaga pengajar, kapasitas pendidikan, fasilitas, pengelolaan aset, dan dukungan anggaran yang memadai.**

Facebook Comments Box

Penulis : josmarlin tambunan

Editor : jostamb

Berita Terkait

Masa Reses Selesai, Maruli Siahaan Ikuti Agenda Pembukaan Masa Persidangan II DPR RI
Bahas Pembaruan UU HAM, Maruli Siahaan Hadiri Forum Konsultasi Bersama Menteri Natalius Pigai
Sugiat Santoso Salurkan Beasiswa Rp60 Juta untuk 12 Mahasiswa Pascasarjana UINSU, Siapkan Rp100 Juta untuk 50 Mahasiswa S1 Tahun 2027
Wakil Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Tanam Bibit Pohon Dalam Rangkaian Bimtek Nasional ASWAKADA 2026 di Kubu Raya, Kalimantan Barat
Gerindra Desak Bareskrim Bongkar Otak dan Penyandang Dana Penyadapan Presiden Prabowo
Listyo Sigit Prabowo dan Dua Jenderal Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Dijerat Pasal Berlapis
Kapolri Larang Seluruh Personel Pakai Vape, Termasuk Diluar Dinas
Ka SPN Polda Sumut Dampingi Kapolda Berikan Wawasan Kebangsaan di UMSU dan Silaturahmi ke Pesantren

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 09:43 WIB

Masa Reses Selesai, Maruli Siahaan Ikuti Agenda Pembukaan Masa Persidangan II DPR RI

Kamis, 12 November 2026 - 09:30 WIB

Bahas Pembaruan UU HAM, Maruli Siahaan Hadiri Forum Konsultasi Bersama Menteri Natalius Pigai

Senin, 9 November 2026 - 21:59 WIB

Sugiat Santoso Salurkan Beasiswa Rp60 Juta untuk 12 Mahasiswa Pascasarjana UINSU, Siapkan Rp100 Juta untuk 50 Mahasiswa S1 Tahun 2027

Minggu, 8 November 2026 - 13:09 WIB

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Tanam Bibit Pohon Dalam Rangkaian Bimtek Nasional ASWAKADA 2026 di Kubu Raya, Kalimantan Barat

Rabu, 4 November 2026 - 20:35 WIB

Gerindra Desak Bareskrim Bongkar Otak dan Penyandang Dana Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terbaru