INVOCAVIT.COM, MEDAN – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting, di Hotel Santika, kemarin.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari yakni, 7 s/d 8 Februari 2023 tersebut dihadiri Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN RI, Drs.Tavip Agus Rayanto,M.Si dan Wagubsu Musa Rajekshah, S.Sos, M.Hum yang juga Ketua TTPS Sumut.
Hadir juga para Bupati, yakni Wakil Bupati Nias Selatan (Firman Giawa, SH, MH, PJ.Walikita Tebing Tinggi (M. Dimyati,S.Sos,MTP), Wakil Bupati Tapanuli Utara (Sarlandy Hutabarat, MM, Wakil Bupati Labura (Samsul Tanjung, ST, MH, dan Zonny Waldi, S.Sos, MM (Wakil Bupati Simalungun).
Pada kesempatan itu, Sestama BKKBN RI, Tavip Agus Rayanto menyampaikan pihaknya mencatat ada 1.166.929 keluarga berisiko stunting di Sumut.
“Kami mencatat di Sumut ada sebanyak 1.166.929 keluarga berisiko stunting. Orang beresiko itu tidak otomatis stunting hanya perlu mendapat perhatian. Dari data nasional ini kita lihat, kita pilih dan definisikan siapa yang menjadi sasaran stunting maka dipersempit lagi,” ujar Tavip.
Data keluarga yang dipersempit lagi, diantaranya lanjut Tavip ada sebanyak 214.075 keluarga memiliki balita usia 0-23 bulan, 512.502 keluarga memiliki balita (usia 24-59 bulan), 199.412 keluarga tidak memiliki sumber air minum layak, 247.878 keluarga tidak memiliki jamban layak, ditambah dengan Pasangan Usia Subur (PUS) berdasarkan 4T (Terlalu Muda Menikah, Terlalu Tua Saat Hamil, Terlalu Banyak Anak, Terlalu Dekat Jarak Kehamilannya).
“Ada sebanyak 771.218 PUS yang terlalu banyak anak di Sumut 35.872 pasangan yang terlalu dekat jarak kehamilannya, 489.789 pasangan yang hamil terlalu tua dan 9.137 pasangan terlalu muda,” katanya.
Penurunan angka stunting ini, kata Tavip, tidak akan sulit bila dipecahkan bersama-sama oleh 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumut dengan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif khususnya yang menyangkut nutrisi asupan gizi, pola asuh yang benar, dan lingkungan serta sanitasi yang sehat.
“Kalau ini dikeroyok 33 kabupaten/kota tidak akan berat,” ujarnya.(za).
