Sebab, pengadaan alat berat sebanyak 27 unit serta terjadinya dugaan pungutan liar (Pungli) dalam pendistribusian alat berat untuk UPT di jajaran PUPR yang diduga dilakukan Ka UPT Bagian Peralatan PUPR Propsu telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumut.
Laporan disampaikan karena pengadaan alat berat darat diduga terjadi mark up harga. Diduga kuat, alat berat yang dibeli dalam kondisi tidak baru namun harga disesuaikan dengan kondisi baru.
“Kita berharap Pj Gubsu merespon permintaan masyarakatnya. Kita tidak ingin terjadi lagi korupsi di PUPR menyusul eks Kadisnya dipenjara gegara dugaan korupsi,” kata oknum di PUPR Propsu yang tidak bersedia disebut identitasnya kepada wartawan di Medan, Kamis (16/10).
Dia mengatakan, anggaran Rp.2,7 Triliun yang dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara masih belum jelas peruntukannya, ditambah lagi dugaan terjadinya Mark up pengadaan alat berat darat dan pungli pendistribusian alat berat untuk UPT menambah panjang deretan kebobrokan pengelolaan uang negara.
Karena itu, sebutnya, kita tidak ingin kalau Sumatera Utara ini disebut gudangnya korupsi. “Evaluasi dan copot oknum-oknum yang menggerogoti uang rakyat di PUPR Propsu dan bila perlu copot Kepala UPT Bagian Peralatan, Sorimuda Siregar,” tegas dia.
Diketahui, dalam laporan pengaduan ke Kejatisu disebutkan bahwa Dinas PUPR Sumatera Utara diduga telah melakukan tindak pidana korupsi Mark up pada pengadaan alat berat dengan nama paket belanja modal alat berat lainnya Tahun Anggaran 2022 dan TA 2023, dengan jenis excavator, excavator mini, buldozer, excavator long am, Baby roller, compressor dan Jack. Kemudian, hand baby roller, backoe Loader dan trado. Serta compressor dan jack 15 unit. hammer
Adapun dugaan korupsi terjadi pada belanja modal alat berat darat lainnya seperti pembelian 3 unit excavator yang dananya berasal dari APBD TA 2022 dengan pagu Rp.5.119.889.553.
Pengadaan alat berat tersebut dilakukan dengan metode pemilihan dengan E-Purchasing, pelaksanaan kontrak mulai bulan Mei hingga Juni 2022.Dan pemanfaatan barang/jasa terhitung mulai Juli hingga Desember 2024, kode RUP. 36379611..
Kemudian, belanja modal alat besar darat lainnya berupa excavator long arm sebanyak 3 unit yang dananya bersumber dari APBD Propsu sebesar Rp. 4,5 Milyar.
Belanja modal alat besar darat berupa 2 unit buldozer spesifikasi 8 ton dengan pagu sebesar Rp.4,968 milyar. Dalam RUP Penyedia dengan kode 37518299. Pengadaan barang dilakukan dengan metode e Purchasing dengan pelaksanaan kontrak dilakukan mulai November sampai Desember 2022 dan pemanfaatan barang mulai Januari 2023 hingga berakhir Desember 2023 dengan Kode RUP 37518299.
Selanjutnya, untuk pengadaan 2 unit excavator long arm, kode RUP 35818374 TA 2022 dalam jadwal pelaksanaan kontrak Mei 2022 sampai Juni 2022 dengan pemanfaatan barang/jasa mulai Juli 2022 hingga akhir Desember 2022, dengan pagu Rp.4.530.724.000.
Lalu, pengadaan 15 unit compressor dan jack hammer dengan pagu Rp.4,8 milyar, kode RUP 35818347 TA 2022 dengan jadwal pelaksanaan kontrak dilakukan Mei 2022 hingga akhir Juni 2022 dan pemanfaatan barang/jasa berlaku mjlai Juli 2022 hingga akhir Desember 2022.
Sementara, dengan Kode RUP Penyedia no 36371194 pengadaan baby roller 2-4 ton sebanyak 2 unit dengan pagu Rp.1.391.500.000, jadwal pelaksanaan kontrak dimulai Mei 2022 hingga akhir Juni 2022 dengan masa pemanfaatan barang/jasa mulai Juli 2022 hingga akhir Desember 2022.
Harga daripada jenis ataupun merk yang dibelanjakan oleh Dinas PUPR melalui sistim E- Purchasing tidak sesuai dengan pagu anggaran yang dituangkan dalam kontrak. Diduga terdapat selisih harga yang dibelanjakan dengan harga yang ada pada pagu anggaran.
Proyek pengadaan alat besar darat pada PUPR Propinsi Sumut diduga dilakukan UPTD Bidang Peralatan workshop.
Selain melaporkan dugaan korupsi pengadaan barang berupa alat berat, juga dilaporkan terjadinya pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan Kadis PUPR Sumut melalui Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (KUPTD) bidang peralatan dan workshop pada pendistribusian alat berat tersebut ke daerah-daerah termasuk mobil yang digunakan untuk operasional.
Miliki kekuasaan Lebih
“Kami meminta kepada Kejatisu Cq Aspidsus Kejatisu untuk dapat segera menindaklanjuti laporan yang kami sampaikan, dengan bukti-bukti pendukung yang diberikan,” pinta pelapor.
Kepala Dinas PUPR Propsu Mulyono yang dikonfirmasi wartawan terkait dugaan Mark up pengadaan alat berat dan pungli di UPT Peralatan, tidak dapat dikonfirmasi.
Whaat a informarion oof un-ambiguity annd preserveness off valuable know-how oon the tkpic of uunpredicted emotions.
Hello there! This artijcle couldn’t bbe written anyy better!
Goimg through this ost reminds me oof myy previous roommate!
He alwahs kept talking abbout this. I will forwaard
this informtion too him. Fairly certain he’s going to havfe a veryy goood
read. Thannks for sharing!