Dr. Maruli Siahaan Ikuti Rangkaian Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI, Senin (31/8).(ist)
JAKARTA, INVOCAVIT.COM: Anggota Komisi XIII DPR RI, Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol (P) Dr. Maruli Siahaan,SH.,MH., menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Sekretariat Negara dalam Rapat Kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/8).
Langkah ini dinilai krusial agar pengalokasian anggaran negara benar-benar berorientasi pada hasil nyata serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepresidenan.
Sorotan utama tertuju pada struktur alokasi anggaran Kemensetneg yang didominasi oleh Program Dukungan Manajemen, sementara alokasi untuk Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden terhitung jauh lebih kecil. Atas ketimpangan ini, Kemensetneg didorong untuk menyajikan penjabaran lengkap berbasis indikator efisiensi yang terukur, mulai dari kecepatan penyelesaian layanan hingga penghematan operasional, guna memastikan besarnya belanja pendukung tidak sekadar membiayai struktur organisasi internal.
Selain itu, Dr. Maruli Siahaan juga mencermati pengajuan usulan tambahan anggaran Kemensetneg yang nilainya membengkak signifikan melebihi pagu awal yang telah ditetapkan, termasuk untuk kebutuhan Sekretariat Presiden dan Badan Komunikasi Pemerintah.
Pengajuan tambahan tersebut diminta untuk dipilah secara ketat ke dalam skala prioritas yang mendesak, prioritas yang dapat ditunda, serta program pengembangan.
Dukungan anggaran hanya akan diberikan pada program yang menyertakan kejelasan rincian biaya, jadwal pelaksanaan, serta kalkulasi risiko yang terukur.
Mengenai peningkatkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mayoritas tumpuannya bergantung pada kawasan Gelora Bung Karno dan Kemayoran, Kemensetneg diminta menerapkan sistem pemantauan kinerja aset yang transparan. Pengukuran keberhasilan PNBP wajib dinilai berdasarkan kontribusi bersih bagi negara dan bukan sekadar mengejar pendapatan bruto yang berpotensi memicu pemanfaatan aset secara berlebihan.
Rangkaian agenda rapat kerja Komisi XIII DPR RI pada hari tersebut berlangsung secara intensif. Usai menuntaskan agenda rapat kerja bersama Kementerian Sekretariat Negara, Dr. Maruli Siahaan beserta jajaran Anggota Komisi XIII DPR RI melanjutkan pembahasan bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Rangkaian kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan agenda rapat bersama Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.**
