Invocavit.com – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Menurut dia, perombakan menteri kabinet tidak harus diributkan. Karena akan menguras energi.
“Itu kan mengurangi energi kita, kalau kita semua berpedoman bahwa urusan reshuffle itu merupakan urusan presiden, hak prerogatif presiden, mengapa kita meributkan?” kata Hasto saat ditemui dalam Acara Festival Kopi Tanah Air di Parkir Timur SenayanĀ Jakarta, Sabtu (28/5).
Hasto menambahkan, hak prerogatif presiden diatur dalam konstitusi negara. Artinya, presiden dapat melakukan suatu evaluasi untuk meningkatkan efektifitas kinerja pemerintahan.
“Misal presiden melakukan evaluasi, mengapa minyak goreng langka? Mengapa pergerakan ekonomi rakyat tidak secepat yang beliau harapkan? Presiden bisa melakukan evaluasi dan menentukan dengan hak prerogatif siapa yang akan menjadi pembantu beliau,” jelas Hasto.
“Jadi kita tidak perlu meributkan hal itu (reshuffle),” imbuh dia.
Hasto mengajak, kepada para anak bangsa untuk membangun energi positif bagi negara ketimbang membahas hal-hal yang belum tentu kepastiannya. Apalagi, hal itu menjadi ruang lingkup dari presiden.
“Reshuffle hanya bisa terjadi atas kehendak presiden. DanĀ PDIP percaya ketika hal tersebut misalnya dilakukan, itu melalui proses evaluasi atas kinerja menteri-menterinya untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, kata Hasto. (mdk)
Komentar