Pembatasan Operasional Angkutan Barang Diberlakukan di Sumut, Prioritaskan Kelancaran Mobilitas Mudik Lebaran 2025

Kadishub Sumut Agustinus Panjaitan bersama Dirlantas Poldasu Kombes Muji Ediyanto saat rakor pengamanan Idul Fitri 2025, Kamis (13/3).(ist).

MEDAN, INVOCAVIT.COM – Untuk memastikan kelancaran arus mudik Lebaran Idulfitri 1446H tahun 2025, pemerintah memberlakukan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang di sejumlah ruas jalan utama.

Kadishub Sumut, Dr. Agustinus Panjaitan mengatakan, pembatasan ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Kakorlantas Polri, dan Dirjen Bina Marga pada 7 Maret 2025. Kebijakan ini akan diterapkan mulai 21 Maret hingga 8 April 2025, sebagai langkah mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan pemudik.

“Kendaraan yang dilarang beroperasi antara lain, kendaraan sumbu tiga ke atas, kendaraan dengan tempelan atau gandengan, serta angkutan bahan galian dan tambang serta material bangunan,” ujar Agustinus kepada wartawan di Medan, Kamis (13/3/2025).

Ruas Jalan yang Dibatasi:
Batas Provinsi Aceh – Tanjung Pura – Stabat – Binjai – Medan – Lubuk Pakam – Sei Rampah – Tebing Tinggi – Lima Puluh – Kisaran – Aek Kanopan – Rantauprapat – Kota Pinang – Batas Riau.
​Medan – Berastagi.
​Pematang Siantar – Parapat Simalungun – Porsea.

Namun, beberapa kendaraan tetap diizinkan beroperasi, seperti kendaraan yang mengangkut bahan bakar minyak, dan gas, sembako, hewan ternak, uang tunai, serta kendaraan untuk penanganan bencana dan angkutan sepeda motor gratis.

Agustinus menjelaskan, pembatasan operasional angkutan barang dimaksudkan untuk memberi kenyamanan kepada masyarakat selama masa mudik Lebaran Idulfitri. Ia meminta para operator angkutan agar mematuhi regulasi tersebut. Bagi yang melanggar, akan dikenakan sanksi tilang.

“Kami juga akan mensosialisasikan pembatasan tersebut kepada para operator angkutan dan asosiasi pengangkutan barang, diantaranya melalui jembatan timbangan, sehingga tidak ada alasan bagi operator atau pengemudi yang tidak mengetahui kebijakan tersebut,” ujarnya.

Selain itu, Agustinus menekankan pentingnya pengawasan terhadap kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang masuk ruas jalan tol. Menurutnya, larangan kendaraan ODOL di jalan tol harus sampai ke hulunya, yakni penindakan terhadap bengkel yang melakukan modifikasi secara ilegal. “Kita harus memastikan bahwa kendaraan yang melintas memenuhi standar keselamatan,” jelasnya.

Petakan 147 Titik Rawan di Jalur Mudik

Selain pembatasan mobil barang, Dishub Sumut bersama Tim Terpadu juga telah memetakan 147 titik rawan di jalur mudik, dengan rincian 76 titik rawan kecelakaan, 47 titik rawan kemacetan, dan 24 titik rawan longsor.

Jumlah ini meningkat dari survei terakhir saat libur Natal dan Tahun Baru 2024 yang mencatat 120 titik rawan. Dishub Sumut dan tim terpadu telah membagi penanganan titik rawan ini dalam tiga kategori—prioritas tinggi, menengah, dan rendah—dengan langkah antisipasi seperti pemasangan rambu lalu lintas tambahan dan persiapan jalur alternatif.

“Titik-titik rawan sudah kami survei, hasilnya menunjukkan ada 147 lokasi dengan berbagai tingkat risiko. Data ini sangat penting, dan rekomendasi perbaikannya harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Agustinus juga meminta agar pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota, turut memonitor dan memastikan minimal penanganan awal berupa informasi kepada pengguna jalan, meskipun ruas jalan tersebut adalah jalan provinsi atau nasional. “Kita perlu dukungan bupati dan wali kota agar mereka mengetahui kondisi wilayahnya masing-masing dan ikut serta memonitor penanganannya,” tambahnya.

Untuk memastikan keselamatan pemudik, Dishub Sumut bersama instansi terkait telah melakukan Ramp Check atau uji kelaikan kendaraan umum secara bertahap. Pemeriksaan tahap I telah dilakukan pada 25–27 Februari, dan akan dilanjutkan pada 22–24 Maret serta 5–7 April 2025. Pemeriksaa…