Gubsu, Kapoldasu, Pangdam I/BB, para Kapolres dan Bupati/ walikota usai acara (jos Tambunan).
INVOCAVIT.COM, MEDAN- Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak mengingatkan para Kapolres untuk berperan dan bekerja sama dengan para Kepala Daerah (KDH) untuk penyerapan anggaran.
Bila masih ditemukan serapan anggaran tidak maksimal didaerah dalam dua bulan terakhir ini (Nopember-Desember 2022) berarti Kapolres tidak bekerja maksimal dan tidak mampu bekerja sama dengan para bupati.
“Saya tidak mau tahu, Kapolres akan saya copot jika didaerahnya serapan anggaran masih rendah. Berarti Kapolres tidak mampu bekerjasama dengan Bupati/walikotanya,” tegas Kapoldasu saat menghadiri rapat koordinasi evaluasi penyerapan APBD pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota se Sumatera Utara tahun 2022 di Hotel Grand City Hall, Rabu (2/11).
Kapolda mengatakan, Polda Sumatera Utara (Sumut) siap mengawal penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022 di Provinsi Sumatera Utara.
Jenderal bintang dua itu mengajak agar menggalakkan UMKM dan mengoptimalkan perdagangan produk dalam negeri sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo.
“Prediksi tahun 2023 akan ada inflasi, untuk mengatasi itu, para kepala daerah harus menggalakkan UMKM, membeli produk dalam negeri dan gunakan dana tak terduga . Selain itu, anggaran yang tersisa harus disalurkan dengan bagus, sehingga pembangunan tidak terkendala,” ujar Panca.
Mantan Direktur penindakan KPK itu mengaku masih ada didaerah yang beda pendapat soal penyerapan anggaran sehingga terjadi tidak ketuk palu oleh DPRD. “Saya merasa kecewa masih ada P-APBD tidak diketok, Dairi ,Samosir, Palas. Kepada ketua DPRD kita harus sepakat menurunkan formulasi, jika APBD tidak turun tentu ekonomi kita tidak jalan. Hindari konflik antar pemda,” tukasnya, mengingatkan Jagan seperti Langkat.
Disini diperlukan peran Kapolres, bangun komunikasi dengan stakeholder. Saya kasi target kepada Kapolres yang rendah penyerapan ekonominya. Jika ada masih rendah, para Kapolres saya evaluasi. Jika penyerapan ekonomi bagus maka pertumbuhan ekonominya pasti bagus kedepan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Kapoldasu mencontohkan daerah yang penyerapan ekonominya masih rendah, Nias Utara, Dairi, Siantar, Tapteng, Palas. Dia mengingatkan Kapolres untuk bersinergi dengan Bupati.
“Kapolres Nias, Siantar, Tapteng, saya evaluasi loh jika tidak bisa mendorong penyerapan ekonomi,” tukasnya.
Terkait keluhan petani, Kapolda mengatakan, managemen yang masih minim. Sehingga para tengkulak menguasai petani. Perlu adanya sosialisasi kepada para petani dan bila pemerintah daerah tidak mampu menyerap anggaran bisa dilakukan melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
Sekali lagi saya ingatkan, kata Panca, agar para Kapolres memantau ketersediaan pupuk dipasaran yang menjadi komoditas utama para petani. “Jangan sempai terjadi kelangkaan pupuk dipasaran,” pungkasnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menyebutkan, penerapan anggaran di Sumatera Utara masih 64 persen lebih.
Bila penerapan anggaran tidak dilakukan maksimal, ujar Gubsu menyarankan dilakukan kejalur hukum.
Disebutkan, Provinsi Sumatera Utara masuk 10 besar dalam pengendalian inflasi. Sebagai bentuk apresiasi Kementrian Keuangan RI memberikan bonus kepada 10 provinsi yang mampu mengendalikan inflasi salah satunya Sumatera Utara dengan anggaran Rp10,32 milyar.
Edy menambahkan, ke depan seluruh unsur Forkopimda akan menguraikan penanganan inflasi dengan menyusun deskripsi pekerjaan (job description).
“Disini kami masih mencari formulasi agar penyerapan anggaran berjala sesuai dengan yang kita harapkan,” ujar Gubsu.(jos).