INVOCAVIT.COM- Dewan Pers menyurati Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terkait Kapolsek Kradenan Blora Iptu Umbaran yang berstatus wartawan. Dewan Pers meminta keterangan perihal proses Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diikuti Umbaran hingga lulus menjadi wartawan tingkat Madya.
“Menyikapi hal itu jadi kami merespon segera saya koordinasi dengan PWI, karena PWI lembaga ujinya, meminta penjelasan dan klarifikasi terkait dengan adanya informasi tersebut,” ujar Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya saat dihubungi Rabu (14/12/2022), dikutip detik.com.
Selain PWI, Agung mengatakan pihaknya menyurati TV tempat Iptu Umbaran bekerja, dalam hal ini TVRI. Iptu Umbaran sendiri diketahui sebagai kontributor TV untuk wilayah Pati.
“Supaya kita tertib administratif, kalau dari denger ceritanya kan sepertinya sudah gamblang, tetapi saya minta dan kita juga sudah bersurat kepada TVRI dan lembaga uji dalam hal ini PWI. Intinya kita minta penjelasan dari PWI dengan adanya hal tersebut, kedua kita minta juga TVRI dalam hal ini yang membawahi Kapolsek tersebut untuk memberikan penjelasan klarifikasi kepada publik,” kata Agung.
Agung menilai pihaknya bisa saja memutuskan mencabut sertifikat UKW yang dimiliki Iptu Umbaran. Namun, menurut Agung, perlu adanya bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan karena hal ini menyangkut institusi dan nasib seseorang.
“Karena dari dasar ini sebetulnya bisa aja Dewan Pers memutuskan dicabut, tapi kan saya prematur, saya harus mendapatkan dokumen bukti. Kalau bicara garis besarnya Dewan Pers akan dengan tegas kalau memang terbukti dan sudah terbukti maka tentunya akan mencabut surat uji kompetensinya, tapi sekali lagi dilihat kesalahannya apa. Sampai hari ini dilihat juga tadi segera kita mendapat penjelasan dari TVRI dan PWI. Sehingga setelah itu Dewan Pers dapat memutuskan terang benderang, bukan katanya, ada dokumen dan bukti sehingga clear dipertanggungjawabkan. Jadi asas taat hukum kami patuhi, kami lagi berproses. Memang kesannya menjadi terlalu hati-hati tapi inikan menyangkut institusi dan nasib orang,” ujarnya.
Senada dengan Agung, dihubungi terpisah, anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli, mengatakan independensi media perlu dijaga. Ia mengingatkan agar media berhati-hati dalam merekrut dan mempekerjakan wartawan.
“Independensi media harus dijaga, salah satunya dengan memastikan wartawan yang bekerja tidak terikat dengan institusi lain. Media hendaknya lebih berhati-hati dalam merekrut dan memperkerjakan wartawan. Kepolisian sangat disayangkan membiarkan anggotanya bekerja rangkap sebagai jurnalis,” tuturnya.***
Komentar